“Tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, satu bulan menyelamatkan sekian. Dulu eceran saja. Seminggu ada berita ini, dua orang diselamatkan. Tapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7/2023).
“Langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Dalam satu bulan, korbannya 1.943. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan,” ujar Mahfud.
Mahfud menjelaskan hingga kini ada 605 laporan polisi soal dugaan TPPO. TPPO yang dimaksud terkait dari mafia online scammer, perjudian, hingga prostitusi.
“Polri juga sudah menerbitkan 605 laporan polisi. Jadi kalau jenis-jenis kejahatannya orang itu ada yang online scammer, perjudian, prostitusi, macem-macem,” jelasnya.
“Kemudian ada pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja ART yang tidak digaji, ada penyiksaan TKI di berbagai negara,” sambung dia.
Mahfud mengatakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat ini juga melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh. Semata-mata untuk memperbanyak keberangkatan TKI legal.
“BP2MI sekarang mengadakan pengawasan betul untuk memperbanyak keberangkatan-keberangkatan legal,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Satgas TPPO menyampaikan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan polisi Malaysia dan Myanmar soal pemberantasan perdagangan orang. Untuk diketahui, Kapolri merupakan Kepala Pelaksana Harian Satgas TPPO Pemerintah Indonesia, sementara Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri ditunjuk menjadi Kepala Satgas TPPO Polri.
“Dan juga ada 4 hal yang akan dilakukan ke depan, setelah kami lakukan pengembangan terhadap jaringan seluruh Indonesia, kami meningkatkan juga kerja sama dengan penegak hukum di luar negeri. Di antaranya polisi Malaysia, dan juga mungkin dari Dirpidum akan melakukan kerja sama dengan polisi Myanmar, berkaitan dengan penjualan organ tubuh,” kata Asep.
Asep menyebut pihaknya juga akan mewanti-wanti masyarakat untuk tidak tergiur tawaran pekerjaan yang berpotensi kasus TPPO. Lalu, penyelidikan terkait keterlibatan institusi terkait juga akan dilakukan.
“Dan juga kita akan melakukan kegiatan amplifikasi narasi kepada masyarakat terkait banyaknya TPPO. Agar masyarakat paham, jangan sampai mereka menjadi korban kembali,” katanya.
“Terakhir melakukan penyelidikan lanjutan mengenai potensi keterlibatan instansi terkait, ini masih kita dalami, dan hasilnya sudah kami laporkan Bapak Kapolri dan Bapak Menko juga,” sambungnya.
(aud/fjp/detik)
