Asosiasi PKL Berharap Pemkot Palembang Sediakan Tempat Berjualan

0

Palembang, rakyatpembaruan.com-
Pemerintah Kota Palembang terus mendukung keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Terlebih, selama Covid-19 ini mereka mengalami dampak cukup besar.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengemukakan hal itu, usai menerima audiensi DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) sekaligus mendengarkan aspirasi mereka dalam bentuk paparan masalah aktivitas jual beli selama pandemi, Selasa (8/12/2020) di ruang rapat II Setda Palembang.

“Ada beberapa hal yang bisa kita tindaklanjuti dari hasi paparan teman-teman dari APKLI. Seperti, untuk tetap sosialisasi protokol kesehatan. Meskipun pandemi, aktivitas jual beli tidak bisa dihindarkan. Untuk itulah, kami mengimbau agar para PKL tetap mengikuti protokol kesehatan, sesuai peraturan daerah,” ujar Dewa.

Protokol kesehatan itu, antara lain, memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan pakai sabun.

Dewa mengatakan, Pemkot Palembang juga memberikan solusi bagi PKL untuk pinjaman modal usaha melalui perbankan.

“Kita juga ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bisa mereka manfaatkan. Mereka kita minta segera menyiapkan database guna disampaikan ke Dinas Koperasi,” ujar Dewa.

Selain itu, ada pula bantuan dari Kementerian, bantuan Presiden.

Sekda Ratu Dewa berharap APKLI menjadi wadah yang bisa membantu dan bersinergi dengan pemerintah.

“Di samping para camat dan lurah juga memberikan data guna menghindari terjadinya ketidak tepatan sasaran dan jumlah. Tentunya pertemuan pertemuan ini merupakan awal yang baik guna memecahkan masalah,” demikian Ratu Dewa.

Ketua DPD APKLI Kota Palembang, Harmoko Zakariah, berharap pertemuan ini menghasilkan titik terang terhadap masalah PKL selama ini.

Dari hasil pertemuan tadi, kata Harmoko, pihakmya menginginkan sekali adanya kerja sama yang baik dari pemerintah terkait tempat berjualan PKL.

“Kami akan bekerja sama dengan Sat Pol PP, terkait penataan. Bukan penggusuran PKL. Kami akui memang kegiatan jual beli dilakukan di trotoar, bahu jalan dan lain-lain karena kami memang tidak ada tempat. Solusinya kami mohon disediakan tempat,” kata Harmoko.

Dia menambahkan, APKLI siap mendukung pemerintah kota dan terus mensosialisasikan aturan pemerintah terkait protokol kesehatan. (Adi)