Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada komunikasi resmi dari Brunei Darussalam soal rencana tersebut. Baik dari perusahaan pemrakarsanya, maupun dari pemerintah Brunei Darussalam.
Meski begitu, Jokowi mengatakan tak asing dengan rencana ini. Katanya, rencana pembuatan kereta cepat yang menghubungkan 3 negara ini merupakan rencana lama.
“Belum (ada komunikasi). Tapi itu sudah ada dari rencana lama,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Sebelumnya, perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei, Brunergy Utama, mengumumkan rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Kalimantan. Proyek sepanjang lebih dari 1.600 km ini akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangganya Indonesia dan Malaysia.
Melansir Nikkei Asia, perusahaan yang mulanya bergerak di sektor minyak dan gas ini meluncurkan proyek tersebut pada akhir pekan lalu. Proyek Kereta Api Trans-Borneo ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi 3 negara Asia Tenggara.
Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan Kota Pontianak di Indonesia, Kota Kuching, Kinabalu, Sarawak, dan Sabah di Malaysia, dan lanjut ke distrik Tutong di Brunei.
Selanjutnya tahap kedua akan berjalan ke arah selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia. Dalam hal ini, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan. Bahkan, ada rencana untuk menghubungkan proyek itu dengan Ibu Kota Nusantara.
“Dan nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara (IKN),” ujar perusahaan tersebut.
Kemenhub juga sudah buka suara soal kabar pembangunan kereta cepat di Kalimantan ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi soal rencana yang datang dari perusahaan Brunei itu. Namun belum ada pembicaraan resmi.
“Belum ada official sama sekali. Itu orang punya konsep ingin bangun kereta api,” kata Risal saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Sebelumnya, Risal bilang sudah ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia. Namun, proyek tersebut tak kunjung dimulai. Namun, rencana baru yang muncul saat ini bukanlah dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei.
“Brunei punya perusahaan kereta gabung sama Malaysia ngusulin itu. Bukan usulan pemerintah Malaysia. Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway,” beber Risal.
(hal/kil/detik)
