“Nanti itu kan masih perjalanan. Sekarang masih dievaluasi, dihitung oleh Kemenkeu,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) saat ditemui di Transmart Cempaka Putih, Rabu (15/3/2023).
Untuk target penyelesaiannya sendiri, pihaknya masih akan melihat bagaimana hasil dari panen raya tahun ini. Dari sana, akan dilihat terlebih dulu apakah ketersediaan beras dapat memenuhi kebutuhan para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
“Pembahasannya kita lihat hasil panen raya ini, kan kita dari 10 MRMP (Modern Rice Milling Plant) baru 7. Nah kita lihat 7 yang berproduksi itu kemampuannya berapa. Berarti kita bisa memproduksi berapa, kekurangannya MRMP swasta lainya. Nanti jumlah itu apa bisa tiap bulanya menyalurkan kebutuhan TNI ASN,” terangnya.
Buwas berharap usulan tersebut dapat terwujud. Dengan demikian, beras petani akan terserap oleh Bulog dan secara otomatis juga akan tersalurkan ke para ASN, TNI, dan Polri.
Pasalnya, Bulog tak lagi menyalurkan beras kepada masyarakat sasaran subsidi pemerintah yang menyerap sekitar 2,6 juta ton per tahunnya.
“Raskin itu kan dulu programnya pemerintah, begitu dihapus kita kan kehilangan untuk menyalurkan. Berarti kita kehilangan pasar 2,6 juta ton per tahun. Nah sekarang kami nggak terlalu berharap itu, maka ditukarnya dengan menyalurkan untuk kepentingan TNI, Polri, dan ASN. Itu kan kebutuhannya lebih dari 2,6 juta,” kata Buwas.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya usulan ini sempat diungkapkan oleh Buwas saat melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jumat (3/2/2023).
“Kan kita sudah memproduksi beras sendiri. Persoalannya kita ambil, offtaker gabah ke petani sebanyak mungkin. Kalau ini tidak ada hilirnya masalah kan?,” katanya, dikutip dari CNBC.
“Nah kita tidak mungkin lagi minta untuk Rastra karena sudah menjadi keputusan Pak Presiden Rastra itu tidak ada lagi. Bagaimana untuk beras yang ada di Bulog? Kita kembalikan kepada kepentingan TNI, Polri, dan ASN,” sambungnya.
“Kenapa akhirnya TNI, Polri, ASN sekarang mendapatkan uang dalam gaji untuk membeli beras karena salahnya Bulog. Saat itu, Bulog memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Saya juga ikut merasakan itu. Nah sekarang saya Dirut Bulog itu harus saya ubah (jadi premium),” kata Buwas.
Lebih lanjut Buwas menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun tengah mempertimbangkan wacana TNI/Polri dan ASN kembali mendapat tunjangan beras tersebut.
“Jadi kita tinggal menyalurkan saja ke TNI/ Polri dan ASN tiap bulan. Negara yang bayar melalui Menteri Keuangan dan itu nanti dengan sistem sekarang kita tidak lagi harus koperasinya TNI/Polri atau ASN. Kita hanya lihat data alamat rumah, door to door, Bulog akan mengirim,” ujarnya.
Adapun pemberian tunjangan beras PNS dan TNI/Polri per bulannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.
Dalam kebijakan tersebut, disebutkan bahwa tunjangan beras apabila diberikan dalam bentuk uang tunai maka besarannya Rp 7.242 per kg. Adapun total tunjangan beras yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp 72.420 per orang.
(hns/detik)
