Jakarta – Komisi VI DPR mendukung usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) Kementerian BUMN sebesar Rp 7,88 triliun. Hal itu merupakan salah satu poin kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Kesimpulan rapat ini dibacakan Ketua Komisi VI Faisol Riza di Komisi VI, Rabu (21/9/2022).
“Komisi VI DPR RI mendukung usulan tambahan alokasi PMN tahun anggaran 2023 Kementerian BUMN RI sebesar Rp 7.880.000.000.000 untuk penjaminan KUR, penyelesaian proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan bisnis BUMN,” katanya.
Kesimpulan lain, sebutnya, Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 sebesar Rp 260,4 miliar. Selanjutnya, Komisi VI akan menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Badan Anggaran sebagai bahan akhir penetapan.
Kemudian, Komisi VI menyetujui PMN tunai sesuai dengan rapat harmonisasi Badan Anggaran sebesar Rp 41,29 triliun ditambah alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 5,65 triliun.
“Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI terkait dengan pemanfaatan alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5.654.000.000.000 agar menyampaikan usulan alokasinya untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VI DPR RI,” ujarnya.
Komisi VI juga menyetujui PMN non tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3,02 triliun.
“Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI,” katanya.
(acd/zlf/detik)
