Kondisi lahan rawan kebakaran di Sumsel totalnya 8.003 hektare. Sementara, lahan gambut yang dimiliki Sumsel seluas 1,2 juta hektare. Hal ini diungkapkan Pj Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin kemarin.
Dia mengaku, sejak bulan Agustus hingga saat ini ada peningkatan titik panas yang cukup signifikan terjadi di Sumsel. Faktor angin serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau menjadi penyebabnya, ditambah terbatasnya sumber air untuk melakukan pemadaman.
“Adapun titik hotspot yang ada saat ini sampai dengan bulan Oktober totalnya mencapai 11.000 lebih. Sementara, untuk luasan karhutla mencapai 4.000 lebih sampai dengan Agustus 2023,” ungkap Agus Fatoni.
Sementara itu, kata Agus, untuk kasus Inpeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dampak yang ditimbulkan dari asap karhutla secara umum tidak ada peningkatan yang signifikan.
“Jumlah kasus ISPA secara kumulatif pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 di bulan September totalnya mencapai 40.000 lebih,” ungkapnya.
Terkait dengan kondisi jarak pandang di Sumsel, masih normal 10.000 meter. Sebelumnya, pernah mengalami jarak pandang hanya 300 meter, Agus mengklaim, meski kondisi Palembang diselimuti kabut asap belum ada penundaan penerbangan.
“Namun penundaan (penerbangan) belum terjadi dan take off meski akibat terbatas cara pandang juga masih bisa berlangsung,” ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan untuk menindak tegas pelaku pembakar hutan dan lahan. Penindakan itu dilakukan untuk memberi efek jera kepada para pelaku.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (9/10) lalu.
Bukan hanya itu, Agus juga berencana menerjunkan tim ahli dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Sumsel.
“Yang tak kalah penting lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak pelaku pembakaran demi menanggulangi karhutla ini berbagai pihak kita libatkan, Pemprov Sumsel bersama Kodam, Polda, Kejati bahkan perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk segera menetapkan status siaga darurat.
Kemudian, menindaklanjutinya dengan penetapan satgas dan pembentukan posko pengendalian karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hotspot dan kejadian karhutla atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG.
“Satgas pengendalian karhutla untuk memantau dan memutakhirkan data informasi prakiraan iklim, cuaca, dan sistem peringkat bahaya kebakaran dari BMKG,” ujarnya.
Bukan itu saja, dia juga meminta untuk melakukan patroli dan mengecek ke lapangan serta melakukan pemadaman dini jika melihat terjadi kebakaran sehingga tidak meluas.
‘Lakukan patroli dan cek lapangan dan melakukan respons cepat dan kesiagaan penanggulangan karhutla dengan melakukan pemadaman dini agar kebakaran tidak membesar,” ungkapnya.
(fer/rp/ril)
