Utang listrik sebesar itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (13/1/2025), harus dibayarkan oleh Otoritas Palestina kepada Israel Electric Co (IEC), perusahaan listrik Israel yang dikelola negara.
Israel selama ini memungut pajak atas barang-barang yang melewati Israel ke Tepi Barat atas nama Otoritas Palestina dan mentransfer pendapatannya ke Otoritas Palestina yang berkedudukan di Ramallah berdasarkan perjanjian jangka panjang antara kedua belah pihak.
Sejak Hamas melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu perang di Jalur Gaza, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menahan sejumlah dana pajak yang dialokasikan untuk biaya administrasi di Jalur Gaza.
Dana yang dibekukan itu disimpan di Norwegia dan, menurut Smotrich dalam rapat kabinet pada Minggu (12/1), akan digunakan untuk membayar utang kepada IEC yang jumlahnya mencapai 1,9 miliar Shekel.

“Prosedur ini diterapkan setelah beberapa tindakan anti-Israel dan termasuk pengakuan sepihak Norwegia atas negara Palestina,” kata Smotrich saat berbicara kepada para menteri kabinet pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
“Utang PA kepada IEC mengakibatkan tingginya pinjaman dan suku bunga, serta berdampak pada kredit IEC, yang pada akhirnya dialihkan kepada warga Israel,” ucapnya.
Otoritas Palestina saat ini membayar hanya 50-60 persen gaji para pegawai sektor publik.
Israel juga memotong dana sebesar jumlah total pembayaran martir, yang dibayarkan Otoritas Palestina kepada keluarga militan dan warga sipil yang diunuh atau dipenjara oleh otoritas Israel.
Sejauh ini belum ada komentar dari Otoritas Palestina atas pernyataan Smotrich ini.
(nvc/ita/detik)