Jelang Ramadan, Polri Terbitkan Telegram Larang Pengusaha Timbun Bahan Pangan

0
Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta – Satgas Pangan Polri telah menerbitkan surat telegram (ST) dalam rangka mengantisipasi stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadan. Dalam surat tersebut, terdapat arahan kepada para pengusaha untuk tidak menimbun bahan pokok.

Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan surat telegram tersebut sudah dikirimkan ke wilayah jajaran. Hal itu dilakukan usai melaksanakan rapat koordinasi internal.

“Secara umum, sesuai data yang di-share dari stakeholder terkait dengan stok dan ketersediaan serta distribusi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri insyaallah cukup,” kata Helmy kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).

Berikut poin-poin arahan surat telegram tersebut:

a. Lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan kebijakan dan langkah pemerintah guna stabilisasi harga bahan pokok

b. Membuat tim monitoring dan langsung melakukan pengecekan ke lapangan terkait kondisi bahan pangan pokok.

c. Lakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada para pelaku usaha untuk tidak mengurangi produksi dan distribusi, menahan stok dan bahkan melakukan penimbunan bahan pangan pokok.

d. Lakukan penindakan bila ditemukan pelanggaran seperti penimbunan, terhadap barang yang ditemukan kami dorong untuk segera didistribusikan ke masyarakat melalui mekanisme pasar dengan pengawasan Satgas Pangan Polri.

Menurut Helmy, kenaikan harga yang terjadi saat ini lebih disebabkan pengaruh krisis energi dan pangan internasional. Begitu pun dampak invasi Rusia ke Ukraina yang berpengaruh pada naiknya harga pangan dan energi internasional.

“Di dalam negeri, yang menjadi pembahasan hangat, yakni kenaikan harga minyak goreng, yang lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO sebagai bahan utama minyak goreng, serta beberapa komoditas lain yang pemenuhannya sebagian besar masih tergantung impor, seperti kedelai, gula, dan daging sapi,” ujarnya.

Untuk membantu pemerintah mengendalikan harga dan menjamin pasokan pangan, Helmy mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menginstruksikan seluruh Kapolda agar jajarannya turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung. Hal itu untuk memastikan ketersediaan atau stok serta distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.

“Polda dan jajaran agar melakukan langkah-langkah antisipatif segera bila ditemukan ada komoditas yang terganggu pasokan maupun ketersediaannya, bersama-sama dengan instansi terkait,” kata Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen.

Dia mengatakan Satgas Pangan Polri ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan aman, distribusi lancar, dan harga terjangkau oleh masyarakat, dengan prinsip 3 M.

Pertama, mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait pangan. Kedua, mengawasi pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, memastikan regulator dan operator mematuhi kebijakan tersebut; dan ketiga, menindak sebagai pilihan terakhir bila ditemukan pelanggaran bahkan pidana, baik yang dilakukan oleh regulator, operator, maupun pelaku usaha terkait.

Lebih lanjut, Helmy menegaskan pihaknya saat ini tengah fokus mendukung pemerintah dalam upaya ketersediaan sejumlah komoditas yang biasanya mengalami kenaikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pihaknya juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, seperti pengecekan ke lapangan bersama-sama di sentra-sentra pangan sampai ke konsumen dan rakor.

(azh/isa/detikcom)