Jokowi Soroti APBN Banyak untuk Rapat-Studi Banding: Skala Prioritas Tak Jelas

0
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai rencana kerja pemerintah (RKP) harus berorientasi pada hasil. Dia menyoroti kegiatan pergi dinas dan studi banding yang banyak memakan anggaran.

“Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonomi-nya. Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas,” kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana,” imbuh dia.

Jokowi menyampaikan hal ini saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) 2024. Acara ini digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Dia menuturkan anggaran terpakai untuk kegiatan rapat dan studi banding yang terlalu banyak, dijadikan pelajaran masa lalu. Jokowi berharap hal tersebut tak terjadi lagi di kemudian hari.

“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudah itu masa lalu, tapi masa depan jangan sampai itu terjadi lagi,” tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar rancangan kerja yang disusun pemerintah pusat maupun daerah harus tepat sasaran dan strategis. Menurutnya, dengan begitu APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat terasa manfaatnya.

“Program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN betul-betul manfaatnya keliatan, karena tepat sasaran,” ucapnya.

Dia kembali mencontohkan rencana anggaran yang hasilnya tak sesuai rencana. Yakni anggaran yang diajukan untuk penanganan stunting, malah dibelokkan untuk urusan tak terkait.

“Jangan sampai ada saya liat anggaran untuk stunting diberikan ke puskesmas jadinya (dibuat bangun-red) pagar puskesmas. Ada, jangan bilang nggak ada. Ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar,” ujar Jokowi.

“Saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, agar semuanya in line, seirama dan tepat sasaran dan hasilnya betul-betul di rasakan oleh rakyat,” pungkasnya.

(ond/aud/detik)