Dikutip The Korean Herald, Kamis (2/11/2023), dalam audit tahun 2023 oleh Majelis Nasional yang dilakukan Rabu (1/11) waktu setempat, Direktur Badan Intelijen Nasional Kim Kyou-hyun mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemimpin Korea Utara diyakini telah menginstruksikan ‘berbagai dukungan’ untuk Palestina. Dukungan itu disebut untuk mendapatkan keuntungan dari perang yang terjadi.
Kepala mata-mata Korea Selatan seperti dikutip Rep Yoo Sang-bum, sekretaris eksekutif komite intelijen Majelis, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Korea Utara dapat terlibat dalam perdagangan senjata dengan kelompok militan.
Di sisi lain, Kepala mata-mata tersebut mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Rusia kemungkinan besar menyediakan teknologi yang dapat meningkatkan peluang Korea Utara berhasil meluncurkan satelit mata-mata setelah dua kali gagal pada awal tahun ini.
Korea Utara juga disebut memasok senjata ke Rusia untuk membantu perang melawan Ukraina, termasuk mengirimkan peluru artileri dan senjata lainnya melalui laut sejak bulan Agustus.

Disebutkan jumlah artileri yang dikirim Korea Utara ke Rusia diperkirakan cukup untuk dua bulan untuk perang di Ukraina. Korea Utara juga dituding telah mengoperasikan pabriknya di seluruh negeri dengan kapasitas penuh untuk terus menyediakan senjata ke Rusia.
Kepala mata-mata tersebut mengatakan kepada anggota parlemen bahwa lebih dari 80 persen serangan siber asing terhadap Korea Selatan dilakukan oleh Korea Utara dan Tiongkok. Frekuensi serangan siber yang dilakukan meningkat 32 persen sepanjang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Korea Utara baru-baru ini lebih sering menargetkan perusahaan swasta dibandingkan lembaga pemerintah, termasuk situs portal Korea Selatan yang paling banyak digunakan, Naver.
Dalam audit yang dilakukan hari Rabu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan Partai Demokrat Korea sepakat membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kekhawatiran keamanan siber seputar Komisi Pemilihan Umum Nasional, yang pemilunya tinggal enam bulan lagi.
Badan Intelijen Korea melakukan evaluasi keamanan siber bersama dengan Badan Internet dan Keamanan Korea sejak 17 Juli hingga 22 September dan menemukan ada kemungkinan untuk membobol database pemilih terdaftar milik pengawas pemilu nasional, mencetak surat suara tambahan, dan memanipulasi hasilnya.
(rdh/detik)