Jakarta –KPK menyebut anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pengadaan untuk masa pandemi COVID-19 ini sebesar Rp 130 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, KPK masih menemukan adanya kelambatan dalam klaim biaya rumah sakit dan insentif para tenaga kesehatan (nakes).
“Khusus buat Kementerian Kesehatan agak lain lagi, karena anggarannya sekitar Rp 130 triliun pengadaannya bukan main. Jadi kita masuk ke dalam tim Kemenkes, jadi kita lakukan kunjungan lapangan, untuk memastikan klaim dari RS untuk biaya penanganan Covid itu memang benar, orangnya COVID beneran gitu ya,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers, Rabu (18/8/2022).
Pahala menyebut kelambatan klaim rumah sakit itu paling banyak terjadi di daerah. Kelambatan itu khususnya pada klaim para nakes.
“Tapi yang kita temukan masalahnya klaimnya lambat, yang kedua insentif untuk nakes orangnya benar dan klaimnya benar, ternyata yang ditemukan adalah klaimnya lambat terutama yang buat daerah,” kata Pahala.
Selanjutnya, KPK, kata Pahala, akan menyurati Kemenkes dalam menyelesaikan masalah tersebut. KPK pun juga memantau program percepatan vaksinasi.
“Jadi kita surati gimana untuk mempercepat, dan yang terakhir kita masuk ke program vaksinasi, vaksin pemerintah yang gratis yang gotong royong kita nggak ikut,” ujarnya.
(knv/knv/detik)
