“Asumsinya dari Rp 76 triliun, Rp 8 triliun untuk kebutuhan 2022,” kata anggota KPU, Yulianto Sudrajat, saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).
Anggaran itu akan digunakan untuk pembukaan pendaftaran partai politik peserta pemilu serta seleksi badan ad hoc. Pria yang akrab dipanggil Drajat itu berkata pihaknya berharap anggaran pemilu segera turun. Oleh karena itu, mereka mengajak DPR dan pemerintah untuk membahas peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program.
“Habis tahapan, nanti kita ke anggaran dan anggaran sudah kita kaji terus sampai berapa sih anggaran yang bisa kita efisiensi,” ujar Drajat.
“Seperti kita kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten, kota, provinsi yang sebenarnya sudah kita alokasikan. Nanti kita kerja sama difasilitasi pemda setempat,” ujar Drajat.
Sebelumnya, pengesahan anggaran pemilu tertunda seiring wacana penundaan pemilu. KPU sempat mengajukan anggaran sekitar Rp 86 triliun, tetapi dikritik pemerintah dan DPR.
Mereka kembali mengajukan anggaran Rp 76 triliun dalam beberapa rapat terakhir. Namun usulan itu belum kunjung ditandatangani pemerintah dan DPR.
Hingga saat ini DPR juga menunda hingga usai lebaran soal tahapan Pemilu 2024. Bila dihitung mundur, Juni 2022 tahapan pemilu harus segera dimulai.
