Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menilai kondisi ini menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Menurutnya, kunci dalam mengantisipasi masalah serupa ke depannya adalah dengan mendorong digitalisasi dalam meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sebelumnya telah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dan mengintegrasikan tata kelola batu bara di dalamnya. Rencananya, tahun ini timah akan diikutsertakan di dalamnya.
“Saya sangat menyayangkan praktik kasus korupsi timah yang terjadi kali ini, mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia. Tetapi hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami semua untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba tersebut,” kata Luhut, melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Kamis (4/4/2024).
Apabila data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian dan Lembaga.
ADVERTISEMENT
Dengan demikian tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa jadi lebih terintegrasi sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara.
“Saya berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya,” ujarnya.
Setelah timah, akan menyusul komoditas lainnya seperti nikel hingga kelapa sawit. Di luar komoditas pertambangan, Luhut bilang sudah ada 11 pelabuhan besar yang tata kelolanya telah terdigitalisasi. Harapannya, ke depan seluruh sektor bisa diintegrasikan ke dalam satu portal.
“Mulanya jujur saya katakan (terinspirasi) karena Peduli Lindungi, karena COVID-19 dulu. Jadi jujur saya belajar dari situ dan saya yakin benar-benar bisa kita lakukan dengan ongkos yang relatif murah,” tutur dia.
Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong penyelesaian Gov-tech, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan. Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan.
(shc/hns/detik)
