Seperti dilansir Reuters, Senin (13/5/2024), seruan pengusiran itu dilontarkan penasihat keamanan nasional Filipina, Eduardo Ano, terkait dugaan kebocoran percakapan telepon antara seorang diplomat China dengan seorang laksamana Filipina membahas sengketa di Laut China Selatan.
Ano, dalam pernyataannya, menuding Kedutaan Besar China di Manila telah mengatur “tindakan berulang-ulang untuk melibatkan dan menyebarkan disinformasi, informasi keliru, dan mal-informasi” dengan tujuan memancing perselisihan, perpecahan”.
Tindakan semacam itu, menurut Ano, “tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya sanksi, tanpa adanya hukuman serius”.
Pernyataan Ano itu merujuk pada laporan berita soal dugaan kebocoran percakapan telepon antara seorang diplomat China dan seorang laksamana Filipina membahas perselisihan kedua negara di Laut China Selatan, dengan transkrip percakapan menunjukkan laksamana Filipina menyetujui konsesi dengan China.
Menurut transkrip yang dipublikasikan Manila Times, laksamana Filipina itu menyetujui usulan Beijing mengenai “model baru”, di mana Manila akan menggunakan lebih sedikit kapal dalam misi pasokan ke marinir yang ditempatkan di Second Thomas Shoal, dan memberitahu China terlebih dulu soal misi yang akan dijalankan.
Reuters belum mendengar percakapan telepon yang dilaporkan itu, dan tidak bisa memverifikasi isi transkrip yang dipublikasikan media Filipina. Namun laporan itu menyebut percakapan telepon terjadi pada Januari lalu, dan transkrip percakapan diberikan oleh “seorang pejabat tinggi China” yang tidak disebut namanya.
Dalam pernyataannya, Ano menegaskan dukungan untuk seruan Menteri Pertahanan agar Kementerian Luar Negeri Filipina mengambil tindakan yang tepat terhadap para pejabat Kedutaan Besar China, yang disebutnya merekam percakapan telepon yang diduga melanggar aturan hukum di Filipina, termasuk undang-undang antipenyadapan kawat diplomatik, dan pelanggaran serius terhadap protokol diplomatik.
“Individu-individu di Kedutaan Besar China… dan mereka yang bertanggung jawab atas pengaruh jahat dan campur tangan ini harus segera disingkirkan dari negara ini,” cetusnya.
China Sebut Seruan Pejabat Filipina ‘Provokatif’
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam tanggapannya menyebut seruan dari Ano sebagai komentar “provokatif” dan mengatakan agar para diplomat China di Manila diizinkan menjalankan tugas-tugas mereka.
“China dengan sungguh-sungguh meminta pihak Filipina untuk secara efektif menjaga pelaksanaan tugas normal para personel diplomatik China, berhenti melakukan pelanggaran dan memprovokasi, dan menahan diri untuk menyangkal fakta,” ucap Lin dalam konferensi pers di Beijing.
Belum ada tanggapan dari kantor Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Kementerian Luar Negeri Filipina atas pertikaian terbaru ini.
Kedua negara sejak lama terlibat dalam perselisihan terkait area-area sengketa di Laut China. Beijing menuduh Manila telah melakukan pelanggaran wilayah dan pengkhianatan, sedangkan Manila balik memarahi Beijing atas kebijakan yang bersifat agresi dan manuver berbahaya di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Pengusiran diplomat bisa semakin memperparah perselisihan yang sejauh ini memicu perdebatan sengit, protes diplomatik, dan insiden tabrakan juga penggunaan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina di Laut China Selatan.
(nvc/ita/detik)