Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan daerah yang berprestasi dalam program vaksinasi COVID-19 mendapat dana insentif daerah (DID). Usulan ini akan disampaikan Tito kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Saran kami kepada Bapak Menkes, agar sama-sama kita dukung Kemenkeu, yang memiliki dana insentif daerah (DID), yang diberikan kepada daerah-daerah yang berprestasi. Kalau nanti ada daerah-daerah yang kita anggap berprestasi dalam program vaksinasi ini, maka kita akan usulkan kepada Menkeu agar mereka mendapatkan dana insentif,” ujar Tito dalam rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-Indonesia membahas akselerasi capaian vaksinasi COVID-19 melalui video conference, Jumat (29/01/2021).
Tito mengatakan, kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi COVID-19 untuk memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemerintah daerah yang proaktif, cepat dan tanggap dalam melakukan vaksinasi COVID-19.
“Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan kepala daerah yang tadi bisa melakukan vaksinasi dengan cepat. Kita semua perlu belajar kepada kepala daerah tersebut. Apa resepnya, sehingga bisa cepat dan mungkin kepala daerah yang lain, dinas kesehatan yang lain juga nanti bisa bertanya kepada daerah-daerah itu,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, untuk mendukung kecepatan ini, yang paling utama adalah perlu adanya kesediaan vaksin COVID-19 dengan cepat dengan jumlah cukup, yakni dua per tiga dari populasi. Jika pelaksanaan vaksin COVID-19 terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan efek ping pong akibat rentang waktu yang tidak serempak antar gelombang penerima vaksin.
“Sedangkan biaya yang kita keluarkan dengan segala energi yang dikeluarkan juga sudah sedemikian besar dan masif,” ujar Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito meminta kepala daerah membuat terobosan/design untuk mendistribusikan vaksin agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut cold chain atau rantai dingin. Sedangkan untuk TNI/Polri diharapkan dapat membantu aspek pengamanan dan penyaluran.
Sementara itu, terkait penargetan masyarakat yang diprioritaskan mendapat program vaksinasi, Mendagri meminta untuk diatur sedemikian rupa termasuk data berdasarkan nama dan alamat, seperti yang sudah diaplikasikan pada Pilkada 2020 lalu.
“Tolong ini disesuaikan betul arahan kebijakan dari Bapak Menkes, tentang prioritas tahapan siapa yang akan divaksinasi. Di samping memanfaatkan data, membuat pendataan berdasarkan data Dukcapil daerah masing-masing atau mau lebih akurat untuk daerah-daerah Pilkada dapat menggunakan data Pilkada, karena sudah diverifikasi oleh KPUD. Masing-masing bisa untuk digunakan sebagai landasan,” kata Tito.
(dkp/ibh/detikcom)
