Anas mengatakan, padahal pemerintah telah menyediakan lebih dari 1 juta formasi untuk seleksi CASN. Dari seleksi CASN 2023, ada 133.564 formasi yang kosong.
“Secara umum 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau tidak terisi atau sebanyak 24% dari total formasi yang dibuka,” kata Anas dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Anas mengatakan, dari tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PANRB menetapkan kebutuhan ASN lebih dari 1 juta. Pada 2021 ditetapkan 1.275.387, namun yang terisi dari hanya 413.283 formasi.
Kemudian pada 2022 kebutuhan 1.200.429 formasi dan hanya terisi 398.742. Lalu terakhir pada 2023 ditetapkan kebutuhan 1.030.751 dan hanya terisi 433.602 formasi.
Anas menjelaskan, salah satu penyebab dari kondisi ini belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga nonASN.
“Bukan hanya tidak maksimal. Sebagian tidak memenuhi kualifikasi. Kan nggak mungkin dia kualifikasinya A, dia daftar kualifikasinya B, nggak mungkin diterima. Karena kualifikasinya berbeda, selain itu juga ada faktor-faktor hasil seleksi,” jelasnya.
Bahkan hampir di setiap seleksi, Kementerian PANRB mengambil langkah afirmasi sehingga yang awalnya formasi yang terisi hanya sekitar 50%, jadi bisa 70%.
Kurangnya formasi dan pemenuhannya tersebut diharapkan bisa diperbaiki pada seleksi 2024. Anas pun mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan.
Di samping itu, dari hasil evaluasi pelaksanaan seleksi CASN 2023 juga didapatkan bawah kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan belum terpenuhi. Sementara untuk formasi khusus PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar ternyata banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN.
(shc/ara)
