Palembang, rakyatpembaruan.com-
Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri Rakor Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro di perketat dan PPKM Darurat diselenggarakan oleh Menko Perekonomian RI Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A.,M.M.T secara Virtual dari Sumsel Command center, Sabtu (17/7/2021).
Airlangga mengatakan, dalam menekan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dan penerapan PPKM pada Kab/Kota di Luar Jawa-Bali untuk diperpanjang mulai tanggal 21 Juli – 2 Agustus 2021.
3 Tingkatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yaitu PPKM Darurat, PPKM Mikro Ketat Dan PPKM Mikro Sedang.
PPKM Darurat dilakukan untuk daerah yang belum mengalami penurunan secara signifikan khususnya mobilitas penduduk, Tingkat transmisi kasus, Penyebaran Varian Virus Covid-19 dan Varian baru. 8 Provinsi masuk dalam PPKM Darurat meliputi Prov. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Lampung, NTB, Papua Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
HD katakan, Sumsel tidak termasuk kedalam Provinsi yang ditetapkan untuk PPKM Darurat oleh pemerintah pusat, hal tersebut tidak lepas dari peran serta Pemporv dan Pemkab, serta dukungan TNI, Polri dan kesadaran masyarakat Akan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan.
“Saya senang, animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi, yang menjadi Kendala saat ini adalah vaksin , oleh karena itu saya minta bantuan Menko Perekonomian untuk dapat membantu mendistribusikan vaksin ke daerah ”tuturnya.
HD juga meminta kepada Kemenkes agar dapat memperbarui data pasien Virus D sudah sembuh akan tetapi masih terdata. Terkait persiapan dalam membantu Provinsi tetanga yang telah mengajukan permohonan Oksigen(O2), “Selama persediaan masih ada Sumsel siap membantu, akan tetapi sekarang masih terkendala di alat angkut dan tabung,”
Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan jajaran TNI, Polri dan Satpol PP harus bersinergi dalam menegakkan operasi yustisi dan tetap dilaksanakan secara humanis, santun dan manusiawi.
(yen/rp)
