Negara Sri Lanka Bankrut, Gagal Bayar Utang Rp 754,8 Triliun Kabinet Undur Diri

0

Jakarta – Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Negara berpenduduk 22 juta orang itu gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$ 51 miliar atau Rp 754,8 triliun (kurs Rp 14.800).

Sri Lanka kekurangan komoditas makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak mampu melakukan impor. Ekonomi di negara di Asia Selatan itu benar-benar sedang runtuh.

Negara kepulauan itu mengalami kekurangan makanan, bahan bakar minyak (BBM), dan kebutuhan pokok lainnya. Krisis itu telah menimbulkan kesengsaraan yang meluas dan terburuk sejak merdeka dari Inggris pada 1948.

 

Ada banyak faktor penyebab Sri Lanka dilanda kebangkrutan. Salah satu yang utama adalah saat akhir 30 tahun perang saudara pada 2009, Sri Lanka memilih lebih fokus pada pasar domestik daripada mengekspor ke luar negeri. Jadi pendapatan dari ekspor rendah, sementara tagihan impor terus bertambah.

Dilansir dari Al-Jazeera, Minggu (26/6/2022), berikut timeline krisis ekonomi Sri Lanka hingga bangkrut karena gagal bayar utang:

31 Maret 2022: Rumah Presiden Terancam

Ratusan pengunjuk rasa yang dikerahkan oleh aktivis media sosial, mencoba menyerbu rumah Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Massa menuntut pengunduran dirinya yang dituding sebagai biang kerok kesengsaraan masyarakat.

1 April 2022: Keadaan Darurat

Saat protes menyebar, Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat dan memberikan kekuatan besar kepada pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan tersangka.

Pada 2 April 2022, Sri Lanka mengumumkan lockdown selama 36 jam terhitung mulai Sabtu (2/4) sore hingga Senin (4/4) pagi waktu setempat. Pemerintah juga mengerahkan pasukan untuk memadamkan protes yang terjadi.

3 April 2022: Kabinet Mengundurkan Diri

Pemerintah memblokir akses ke seluruh media sosial termasuk Twitter dan Facebook untuk meredam kericuhan yang terjadi. Di waktu yang sama hampir semua kabinet Sri Lanka mengundurkan diri.

Salah satunya adalah Perdana Menteri dan Mantan Presiden Mahinda Rajapaksa yang mengundurkan diri pada 9 Mei 2022. Dia adalah kakak dari presiden saat ini, Gotabaya Rajapaksa.

Keluarga Rajapaksa memang telah menguasai negara kepulauan itu selama dua dekade terakhir. Jangan heran jika hampir setiap pejabat memiliki nama belakang sama.

Gubernur Bank Sentral Sri Lanka Ajith Nivard Cabraal juga mengundurkan diri pada Senin (4/4) setelah menolak mencari dana bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

7 April 2022: Permohonan Restrukturisasi Utang

Rajapaksa menunjuk panel ahli untuk mengatur restrukturisasi pembayaran utang. Upaya itu dilakukan demi mengatasi krisis keuangan yang memburuk di negaranya.

8 April 2022: Rekor Kenaikan Suku Bunga

Bank sentral negara itu menaikkan suku bunga dengan rekor 700 basis poin (bps) menjadi 14,5%. Ini merupakan rekor kenaikan tertinggi.

Bunga acuan sengaja dikerek demi menjaga rupee Sri Lanka yang telah jatuh lebih dari 35% dalam sebulan terakhir. Nilai tukar itu disebut menjadi yang terburuk di dunia, bahkan melebihi rubel Rusia yang juga terjun setelah invasi dilancarkan.

10 April 2022: Kekurangan Obat-BBM

Dokter di Sri Lanka mengatakan hampir kehabisan obat-obatan untuk menyelamatkan jiwa. Pihaknya memperingatkan bahwa krisis itu bisa berakhir dengan membunuh banyak orang lebih banyak melebihi virus COVID-19.

Krisis ekonomi juga telah membuat Sri Lanka kekurangan barang-barang penting seperti makanan, BBM, hingga gas memasak. Warga dipaksa antre berjam-jam di luar toko saat membeli kebutuhan itu.

12 April 2022: Gagal Bayar Utang Luar Negeri

Negara tersebut mengumumkan bahwa mereka gagal membayar seluruh utang luar negerinya sebesar US$ 51 miliar. Mereka kehabisan devisa untuk mengimpor barang-barang yang sangat dibutuhkan.

Mei 2022: Ratusan Ribu Warga Minggat

Peliknya situasi di Sri Lanka membuat ratusan ribu warga dilaporkan mulai berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Hal itu terkuak dari melonjaknya permintaan paspor.

Dalam lima bulan pertama 2022, pihak imigrasi dilaporkan telah mengeluarkan 288.645 paspor dibandingkan dengan 91.331 pada periode yang sama tahun lalu.

Di Departemen Imigrasi dan Emigrasi, tempat orang mengantre berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan. Mereka berusaha memenuhi permintaan paspor saat ini.

Departemen telah memperketat keamanan, memperluas jam kerja dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan. Tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari.

“Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini. Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan,” kata H.P. Chandralal, pejabat setempat, dikutip dari Reuters.

Kebankrutan Sri Lanka Jadi Peringatan Bagi RI

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebangkrutan Sri Lanka harus menjadi peringatan serius bagi negara lain, termasuk Indonesia agar lebih memperhatikan kondisi utang.

“Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. Rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42% di 2019 menjadi 104% di 2021 salah satunya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (26/6/2022).

Pemerintah diminta agar mengelola utang luar negeri secara hati-hati karena pengelolaan yang buruk bisa mendatangkan musibah ekonomi seperti di Sri Lanka. Tercatat ULN Indonesia pada April 2022 sebesar US$ 409,5 miliar, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya US$ 412,1 miliar.

“Kalau ada pemerintah ugal-ugalan menambah utang dan selalu bilang rasio utang aman, sementara tidak ada yang rem, maka perlu diwaspadai ancaman krisis utang dalam beberapa tahun ke depan,” tegas Bhima mengingatkan.

Meskipun hubungan dagang antara Indonesia dan Sri Lanka terbilang kecil, kata Bhima, persepsi investor dan kreditur akan menganggap negara berkembang/lower middle income country memiliki risiko yang tinggi. Hal ini berisiko larinya aliran modal asing dari pasar surat utang di Indonesia.

“Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara lower-middle income countries. Krisis di Sri Lanka berisiko memicu pelarian modal dari pasar surat utang di Indonesia,” bebernya.

Bhima juga mengingatkan bahwa risiko kenaikan suku bunga dan inflasi bisa membuat beban utang luar negeri semakin berat karena imbal hasil surat utang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut data Asian Development Bank (ADB), yield SBN tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan 102,9 basis poin sejak awal tahun (ytd) menjadi 7,41%.

“Kreditur tentu memaksa agar bunga utang semakin tinggi sebagai kompensasi dari naiknya inflasi. Ini situasi yang sangat buruk bagi pengelolaan utang pemerintah,” tuturnya.

Hubungan Dagang RI-Sri LankaBerdasarkan data BPS, tercatat bahwa ekspor Indonesia ke Sri Lanka mencapai US$ 379,9 juta atau setara Rp 5,43 triliun (kurs Rp 14.300), sekitar 0,16% dari total ekspor Indonesia pada 2021.

Produk ekspor utama Indonesia ke Sri Lanka tahun 2021 adalah minyak kelapa, karet, besi, semen portland, dan tembakau tidak diproduksi.

Sementara Indonesia membeli barang dari Sri Lanka sebesar US$ 53,35 juta atau setara Rp 762 miliar. Nilai tersebut sama dengan 0,03% dari total impor Indonesia pada 2021.

Barang yang diimpor dari Sri Lanka oleh Indonesia banyak berhubungan dengan tekstil. Seperti bahan rajutan, kain beludru, mesin untuk tekstil dan lainnya.

(aid/dna/zlf/detik)




TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini