Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (6/11/2023), Eliyahu yang menjabat sebagai Menteri Warisan Israel ini merupakan anggota partai sayap kanan dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu.
Kantor PM Israel dalam pernyataan pada Minggu (5/11) mengumumkan bahwa Eliyahu telah dinonaktifkan dari rapat-rapat kabinet ‘sampai pemberitahuan lebih lanjut’. Ditegaskan juga oleh Tel Aviv bahwa pihaknya mematuhi hukum internasional dalam serangan-serangan terhadap Jalur Gaza beberapa pekan terakhir.
“Pernyataan Eliyahu tidak berdasarkan kenyataan. Israel dan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Kami akan terus melakukannya sampai kemenangan kami,” tegas kantor PM Netanyahu.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah komentar Eliyahu yang membahas opsi serangan nuklir terhadap Jalur Gaza menuai kontroversi dan kecaman. Dia melontarkan komentar kontroversial itu dalam wawancara dengan radio lokal Israel.
Saat itu, Eliyahu ditanya soal opsi nuklir hipotetis sebagai bagian dari serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. “Itu salah satu caranya,” demikian jawaban Eliyahu dalam wawancara tersebut.
Terlepas dari komentarnya yang kontroversial, sosok Eliyahu diketahui bukanlah bagian dari kabinet Israel yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam masa perang. Dia juga tidak mempunyai pengaruh dalam mengarahkan perang Israel melawan Hamas.
Eliyahu juga disebut tidak memiliki pengetahuan mendalam soal kemampuan nuklir Israel — yang tidak diakui secara publik — juga tidak mempunyai wewenang untuk mengaktifkannya.
“Dalam perang, Anda harus menanggung akibatnya,” cetus Eliyahu.
Otoritas Palestina mengecam keras pernyataan Eliyahu itu, yang dinilai sama saja mencerminkan perang genosida. Otoritas Palestina juga menyebutnya sebagai pernyataan ‘menghasut’.
“Pernyataan ini merupakan terjemahan dari perang genosida yang sedang dilancarkan Israel terhadap Jalur Gaza selama 30 hari ini,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataan yang dirilis Minggu (5/11) waktu setempat.
Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam pernyataannya, menyebut komentar menteri Israel itu menjadi ‘cerminan jelas dari kampanye penghasutan yang disokong oleh para pejabat Israel untuk menghancurkan Gaza dan menggusur para penduduknya’.
Tidak hanya menuai kritikan di luar negeri, komentar Eliyahu juga menuai kritikan di dalam Israel. Salah satunya dari Benny Gantz, yang merupakan mantan jenderal Israel yang beraliran sentris dan merupakan oposisi pemerintahan, namun bergabung dengan Netanyahu yang beraliran konservatif dalam kabinet masa perang.
Gantz dalam tanggapannya menyebut komentar Eliyahu itu bersifat merusak dan ‘lebih buruk lagi, menambah penderitaan keluarga para sandera di rumah’.
(nvc/ita/detik)
