Pemprov NTB Tak Sanggup Bayar Hosting Fee MotoGP Rp 231 Miliar

0
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz

Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa menyanggupi pembayaran hosting fee Rp 213,29 miliar untuk MotoGP 2024. Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad meyakini pemerintah pusat bakal memaklumi kondisi APBD Pemprov NTB.

“Karena anggaran Rp 231 miliar itu anggaran yang sangat besar bagi daerah. Kami yakin pusat juga memahami kondisi karena APBD kita, APBD Provinsi NTB ini juga dievaluasi juga oleh pemerintah pusat. Otomatis jika ada alokasi besar pada suatu event akan mengganggu juga kebijakan pusat,” ujar Wirawan dikutip dari Antara, Rabu (28/8/2024).

Pemprov NTB telah menyampaikan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih fokus membiayai PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Diketahui, hosting fee MotoGP Mandalika 2022 ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kemudian, pada MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf membantu membayar hosting fee senilai Rp 78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.

Hosting fee tersebut harus dibayarkan kepada Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.

Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) Dr Muhammad Firmansyah mengatakan, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemda. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar, sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.

“Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemda, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” kata Firmansyah, di Mataram, Selasa.

Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar penalti yang nilainya ratusan miliar rupiah, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

“ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar rupiah juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan kegiatan di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan,” ujar Firmansyah.

Dalam situs resmi MotoGP, Mandalika masih terdaftar dalam website, masuk dalam seri ke-17 di kejuaraan musim ini. Balapan di dalam negeri itu digelar pada 27-29 September 2024 atau setelah MotoGP Emilia Romagna dan sebelum MotoGP Jepang.

(riar/dry/detik)