Menurutnya, selain mendiskriminasi kelompok minoritas, larangan penggunaan jilbab tersebut juga melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia serta melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Kami mengecam keras adanya praktik-praktik larangan penggunaan jilbab di wilayah Karnataka India. Ini tidak sepatutnya terjadi karena melanggar hak-hak dasar manusia dalam hal keyakinan beragama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/2/2022).
“Praktik-praktik intoleransi dan diskriminatif seperti ini bisa menjadi persoalan besar jika dibiarkan berlanjut. Perlu kiranya pemerintah menyampaikan protes kepada Pemerintah India demi terciptanya kerukunan umat beragama sekaligus penghormatan terhadap kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan. Hal semacam ini tidak boleh dianggap sepele,” jelasnya.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu juga mengajak negara-negara muslim dunia untuk bersama-sama melakukan protes serupa. Lantas, kebijakan-kebijakan intoleran dan diskriminatif seperti yang terjadi di Karnataka itu tidak terulang lagi.
Baca juga:
Sosok Gadis Muslim India yang Jadi Wajah Perlawanan Larangan Jilbab
“Hak-hak dalam kebebasan beragama dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalamnya harus dilindungi dimanapun tempatnya di seluruh penjuru dunia,” ujar Muhaimin.
Sebagai informasi, pada Selasa (15/2) lalu, siswa perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Karnataka. Gambaran gadis-gadis muslim melepas jilbab mereka di luar sekolah menciptakan kehebohan publik. Banyak netizen yang menyebut hal tersebut sebagai bentuk penghinaan.
Sebanyak 200 juta komunitas minoritas Muslim di India disebut khawatir dengan larangan penggunaan jilbab itu. Terlebih, serangan terhadap simbol dan praktik agama minoritas di India tengah meningkat. Kasus pelarangan ini sudah terjadi beberapa kali dan dianggap melanggar kebebasan beragama mereka yang dijamin di bawah Konstitusi India.
