PM Morrison Telepon Jokowi Demi Redam Gaduh Kapal Selam

0
Jokowi dan Scott Morrison (Foto: AP Photo)

Jakarta -Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison dikabarkan menelepon Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komunikasi keduanya disebut demi meredam kegaduhan gara-gara Australia memutuskan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir atas bantuan AS dan Inggris.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah. Faizasyah mengatakan telepon keduanya berlangsung pada Senin (20/9) sore kemarin.

“Betul, ada komunikasi per telepon kemarin sore,” kata Faizasyah saat dihubungi, Selasa (21/9/2021).

Faizasyah mengaku tidak mengetahui secara persis komunikasi di antara Jokowi dan Scott Morrison. Namun dia menyebut wajar jika PM Australia menghubungi Jokowi berkaitan dengan perkembangan terkini.

“Saya tidak mengetahui substansinya, namun akan wajar kiranya bila kedua kepala pemerintahan membicarakan perkembangan terkini,” ucapnya.

Sikap Indonesia atas Kapal Selam Nuklir Australia

Sebelumnya, Australia memutuskan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan AS dan Inggris menyusul tercapainya kesepakatan aliansi pertahanan baru ketiga negara tersebut. Indonesia prihatin atas keputusan Australia.

“Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan,” kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti dikutip Jumat (17/9).

Indonesia mengingatkan Australia soal nonproliferasi nuklir. Indonesia juga mendorong Australia memenuhi kewajiban menjaga stabilitas di kawasan.

“Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai nonproliferasi nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation,” ujar Kemlu RI.

Selain itu, Indonesia berharap Australia mengutamakan dialog untuk memecahkan perbedaan dengan damai. Indonesia menyebut penghormatan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan amat penting.

“Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan,” kata Kemlu RI.

Scott Morrison Telepon Jokowi soal Kemitraan AUKUS

Kabar komunikasi PM Scott Morrison dengan Presiden Jokowi disebut terjadi pada Senin kemarin. Komunikasi itu disebut terjadi setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan prihatin atas perlombaan senjata terkait perjanjian tiga arah Australia-Inggris-Amerika Serikat.

Berdasarkan informasi dari ABC, Morrison menegaskan kembali kepada Presiden Jokowi bahwa Australia akan tetap menjalankan kewajibannya menurut perjanjian nonproliferasi nuklir (NPT). Morrison menjelaskan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan ‘keseimbangan strategis’ di kawasan.

Bukan hanya Morrison, kabarnya delegasi Australia juga bakal berangkat ke Jakarta. Delegasi tersebut bakal menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan kemitraan keamanan AUKUS tersebut.

Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang menyatakan kekhawatiran secara terbuka tentang armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan diadakan oleh Australia.

Australia Tegaskan Tak Berniat Cari Senjata Nuklir

Otoritas Australia menegaskan komitmennya sebagai pendukung sentralitas ASEAN setelah pengumuman kemitraan keamanan baru dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris, yang mencakup kesepakatan pasokan kapal selam bertenaga nuklir, memicu beragam tanggapan internasional.

Ditegaskan Duta Besar Australia untuk ASEAN, Will Nankervis, bahwa Australia akan terus mendorong kawasan yang damai dan aman dengan ASEAN sebagai pusatnya. Demikian seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kedubes Australia yang diterima detikcom, Selasa (21/9/2021).

“Komitmen kami terhadap sentralitas ASEAN tetap teguh seperti sebelumnya menyusul pengumuman bahwa kami akan membentuk kemitraan keamanan yang ditingkatkan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat – AUKUS – yang akan memungkinkan kami untuk berbagi teknologi dan kemampuan dengan lebih baik. Ini bukan aliansi atau pakta pertahanan,” tegas Nankervis dalam pernyataannya.

Disebutkan Nankervis bahwa perjanjian terbaru dengan AS dan Inggris ini tidak akan mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan untuk arsitektur regional yang dipimpin ASEAN.

Lebih lanjut, Nankervis menyatakan bahwa sebagai negara dengan tiga samudra yang bergantung pada perdagangan internasional lintas laut, kapabilitas Angkatan Laut sangat penting bagi Australia.

Di bawah kemitraan AUKUS, sebut Nankervis, Australia akan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan memanfaatkan keahlian AS dan Inggris.

Nankervis menegaskan bahwa kapal selam itu tidak akan membawa senjata nuklir. Dia juga memastikan bahwa Australia tidak berniat memperoleh senjata nuklir.

“Walaupun kapal selam ini akan bertenaga nuklir, mereka tidak akan membawa senjata nuklir. Australia tidak sedang dan tidak akan mencari senjata semacam itu. Kami juga tidak berusaha membangun kemampuan nuklir sipil,” tegas Nankervis dalam pernyataannya.

Menurut Nankervis, Australia tetap teguh mendukung Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) dan akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban NPT kami sebagai Negara Non-Senjata Nuklir.

“Sebagai pihak dalam Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan, Australia memahami pentingnya Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara bagi negara-negara Asia Tenggara. Australia akan selalu memastikan tindakan kami mendukung perjanjian penting ini,” imbuhnya.

Terakhir, Nankervis menegaskan kembali bahwa Australia merupakan pendukung kuat tatanan maritim berbasis aturan dan pendukung kuat ASEAN Outlook mengenai Indo-Pasifik.

(fas/aik/detik)