Seperti dilansir Reuters dan CNN, Rabu (20/10/2021), Bolsonaro menolak penyelidikan itu dengan menyebutnya didasari motif politik. Diketahui bahwa kecil kemungkinan Bolsonaro akan menghadapi persidangan untuk dakwaan semacam itu, yang harus diajukan oleh Jaksa Agung Brasil yang ditunjuk Bolsonaro.
Rekomendasi itu terungkap dalam dokumen setebal 1.200 halaman yang dipersiapkan Senator Renan Calheiros dari oposisi pemerintah Brasil untuk komisi Senat yang menyelidiki Bolsonaro. Disebutkan dokumen itu bahwa Bolsonaro menolak peluang awal untuk mendapatkan vaksin dan menunda program vaksinasi.
Dokumen itu juga menyebut Bolsonaro dipandu oleh ‘kepercayaan tak beralasan soal teori herd immunity oleh penularan alami dan keberadaan pengobatan’.
“Tanpa vaksin, kematian akan sangat tinggi, seperti yang terjadi kini,” sebut dokumen Senat Brasil tersebut.
Disebutkan juga dalam dokumen itu bahwa pendekatan ‘sembrono’ pemerintah Brasil terhadap pandemi telah mengekspose warga Brasil terhadap ‘risiko nyata penularan massal’. Poin lainnya menyoroti dugaan ‘niat untuk mengimunisasi populasi melalui kontaminasi alami’.
“Dengan perilaku ini, pemerintah federal, yang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak, menyetujui kematian warga Brasil,” sebut kutipan dokumen itu.
Sejauh ini, lebih dari 600.000 orang tewas akibat Corona di Brasil. Total kematian itu menjadi yang tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (AS). Bolsonaro dituduh bertanggung jawab atas lebih dari separuh kematian itu.
Disebutkan juga dalam dokumen Senat tersebut bahwa Bolsonaro ‘pada dasarnya bertanggung jawab atas kesalahan pemerintah yang dilakukan selama pandemi COVID-19’ dan bahwa dia bertindak bertentangan dengan saran Kementerian Kesehatan dengan mendukung pengobatan yang belum terbukti.
Secara total, dokumen Senat itu merekomendasikan 13 dakwaan kriminal untuk Bolsonaro, mulai dari penipuan dan menghasut tindak kriminal hingga pembunuhan dan genosida terhadap populasi masyarakat adat Brasil atas tindakan yang membuat mereka rentan terpapar Corona.
Dokumen itu menuduh mereka menyebarkan informasi keliru yang mendorong ‘ketidakpatuhan terhadap langkah-langkah sanitasi untuk mengatasi pandemi’.
Jika disetujui Komisi Senat pekan lalu, dokumen ini akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Augusto Aras, yang memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan tindakan apapun terkait laporan itu. Namun diperkirakan bahwa Aras yang secara luas dikenal sebagai sekutu Bolsonaro, tidak akan mendakwa Bolsonaro atas pembunuhan.
