Dikutip dari CNN, Yoon Suk Yeol mengatakan dirinya akan bekerja sama dengan parlemen untuk membentuk Kementerian Penanggulangan Angka Kelahiran Rendah.
“Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang dianggap sebagai darurat nasional,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Yoon Suk Yeol mengaku pemerintahannya telah gagal dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Dia berjanji akan menggunakan masa jabatannya selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan perekonomian serta mengatasi krisis angka kelahiran.
Untuk diketahui, Korea Selatan saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat kesuburan terendah di dunia. Pada 2023, angka kesuburan di Korea Selatan hanya sebesar 0,72. Padahal, sebuah negara membutuhkan tingkat kesuburan sebesar 2,1 untuk bisa mempertahankan populasi yang stabil.
Selain Korea Selatan, negara-negara lain di Asia Timur, seperti Jepang dan China, juga dihadapkan krisis populasi. Para ahli mengungkapkan alasan terjadinya pergeseran demografi adalah tuntutan budaya kerja, stagnasi upah, kenaikan biaya hidup, perubahan sikap terhadap budaya kerja dan kesetaraan gender, serta meningkatnya kekecewaan di kalangan generasi muda.
Namun terlepas dari faktor ekonomi yang berperan, mengeluarkan uang untuk mengatasi masalah tersebut terbukti tidak efektif. Pada 2022, Yoon mengaku bahwa pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 200 miliar USD untuk meningkatkan populasi selama 16 tahun terakhir.
Adapun sejumlah inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka kelahiran antara lain memperpanjang cuti ayah, kampanye sosial untuk mendorong keterlibatan pria dalam mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga, hingga pemberian ‘voucher’ berupa uang untuk orang tua baru. Namun sejauh ini, kebijakan-kebijakan tersebut gagal membalikkan tren penurunan angka kelahiran yang terjadi di Korea Selatan.
(ath/naf/detik)