Ilustrasi -- Warga minoritas Muslim di India (dok. Getty Images)
New Delhi – Larangan mengenakan hijab di sejumlah sekolah di India memicu kemarahan warga Muslim setempat. Ratusan orang pun turun ke jalanan pada awal pekan ini untuk memprotes larangan itu.
Seperti dilansir AFP, Selasa (8/2/2022), larangan yang diberlakukan di negara bagian Karnataka itu telah memunculkan ketakutan di kalangan warga minoritas soal apa yang mereka sebut sebagai peningkatan persekusi di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang beraliran nasionalis Hindu.
Para siswi Muslim di sekolah-sekolah menengah yang dikelola pemerintah diberitahu untuk tidak mengenakan hijab sejak bulan lalu. Dekrit itu meluas ke sedikitnya dua institusi pendidikan lainnya di negara bagian Karnataka.
“Ini bersifat diskriminatif dan juga bertentangan dengan hak-hak yang diberikan di bawah Konstitusi India,” sebut Presiden Organisasi Islam Perempuan Karnataka, Sumayya Roushan, dalam konferensi pers pada Senin (7/2) waktu setempat.
Roushan menyebut larangan hijab itu melanggar ‘pilihan pribadi yang menjadi hak para siswa, yang tidak merugikan orang lain’.
Rekaman video yang diunggah ke media sosial menunjukkan ratusan orang turun ke jalanan sembari melambaikan bendera India di setidaknya dua kota di wilayah Karnataka, dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes larangan hijab itu.
Salah satu sekolah telah melonggarkan aturannya, dengan mengizinkan para siswi Muslim untuk menghadiri kelas dengan mengenakan hijab namun meminta mereka untuk duduk di ruang kelas yang terpisah.
Dua sekolah lainnya yang memberlakukan larangan hijab mengumumkan hari libur dan menutup sekolahnya sejak Senin (7/2) waktu setempat.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi PM Modi dan berkuasa di wilayah Karnataka, beserta sejumlah tokoh terkemuka setempat telah menyatakan dukungan atas larangan hijab itu. Para pemimpin politik lainnya di India banyak yang mengkritik larangan itu.
Pengadilan tinggi Karnataka akan menggelar sidang petisi pada Selasa (8/2) waktu setempat dan memutuskan apakah akan mencabut larangan itu atau tidak.
