“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10/2021).
“PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” tegas Puan.
“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaranya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” ujarnya.
Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut tepat guna. Dia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.
“BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan, DPR RI juga akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. “APBN itu uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatnnya, termasuk oleh BUMN. Agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,”tutupnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung BUMN-BUMN sakit yang sering mendapat proteksi. Lantaran, BUMN tersebut kemudian mendapat penyertaan modal negara (PMN).
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan 20 Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis (14/10/2021) lalu.
“Yang lalu-lalu BUMN terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” kata Jokowi.
“Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, pak ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung, tutup saja. Enggak ada selamat-selamatin, gimana kaya gitu,” tegas Jokowi.
