Jakarta -Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat pencairan bantuan untuk para pekerja terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya, bantuan lewat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) harus sudah cair pekan ini.
“Masa PPKM ini sudah masuk sebulan, artinya subsidi untuk upah bulanan (BSU) pekerja terdampak seharusnya sudah cair,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).
Mantan Menko PMK ini memahami proses admnistrasi dan validasi data calon penerima yang memerlukan waktu. Namun, hendaknya waktu tersebut tidak boleh melebihi tenggat sebulan setelah PPKM dibelakukan.
“Bantuan tersebut harus sudah masuk ke rekening pekerja dalam pekan ini. Tidak boleh molor sampai pekan depan, karena ini berkaitan dengan dapur para pekerja,” ujarnya.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah mendengarkan suara-suara pekerja yang merasa belum terakomodir dengan program BSU ini.
“BSU ini harus memenuhi azas keadilan bagi semua pekerja terdampak yang sudah memenuhi kriteria,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Lebih lanjut, Puan mengusulkan pemerintah segera menjalankan kembali program Kartu Prakerja di bawah koorindasi Kemenko Perekonomian ini. Menurutnya, Kartu Prakerja gelombang berikutnya harus segera berjalan untuk menyasar para pencari kerja ataupun pekerja yang kena PHK selama masa PPKM darurat dan PPKM Level 3-4.
“Apapun proses administrasi untuk realisasi program ini harus mempertimbangkan desakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tunda,” kata Puan.
Untuk diketahui, pemerintah kembali mengadakan BSU untuk para pekerja di masa PPKM level 3-4 ini. Bantuan itu diberikan kepada pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta/bulan, terdaftar di BP Jamsostek dan bekerja di wilayah PPKM Level 3-4. Besaran bantuan adalah Rp 1 juta per pekerja untuk dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2021.
Distribusi Vaksin Tak Boleh Tersendat
Selain itu, Puan juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Namun, menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.
“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” ujarnya.
Mantan Menko PMK ini berharap ke depan tidak ada lagi laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti.
Apalagi, kata Puan, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.
“Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” ucapnya.
Puan mengatakan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok yang dipantau di pusat.
“Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama,” kata Puan.
“Atau kalau perlu dibuat sistem data yang real time, sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari pusat,” lanjutnya.
Menurut Puan, sistem data stok vaksin yang baik tentu akan membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri. “Jadi jangan abaikan hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera diperbaiki,” tutur Puan.
(eva/aik/detik)
