Karenanya untuk CASN 2024 mendatang pemerintah akan fokus mencari talenta-talenta yang sudah melek digital. Rencana ini sendiri telah ia sampaikan kepada Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (12/12) kemarin.
“Kemarin kita sudah lapor kepada Presiden di istana, untuk menghitung terkait talenta-talenta (pegawai) digital yang ada di kementerian lembaga,” ungkap Anas saat ditemui wartawan, Rabu (13/12/2023).
Menurutnya dengan mencari talenta-talenta yang sudah melek digital, pemerintah dapat melakukan efisiensi kepegawaian. Ia mencontohkan bila pegawai yang pensiun di salah satu lembaga ada 600 pegawai, pemerintah hanya perlu melakukan pembukaan CASN untuk 200 pegawai baru.
“Karena misalnya di satu kementerian keuangan yang pensiun 600 (pegawai) cuma diganti 200 karena sebagian kerjanya dengan (sudah diganti) digital,” tambah Anas.
Di luar itu, secara terpisah Anas juga mengatakan arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Proyeksi kebutuhan nantinya akan diperuntukkan bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Lulusan Sekolah Kedinasan.
“Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodir menjadi PPPK,” kata Anas, Selasa (12/12) kemarin.
Tidak lupa, ia mengaku saat ini pemerintah juga masih berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN (honorer) sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.
Dijelaskan rekrutmen CASN tahun 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir. Ia berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. “Arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi,” tuturnya.
(fdl/detik)