Seperti dilansir AFP, Selasa (13/2/2024), tayangan televisi lokal menunjukkan kepulan gas air mata menyelimuti kerumunan petani yang berkumpul di dekat Ambala, yang berjarak sekitar 200 kilometer sebelah utara New Delhi, pada Selasa (13/2) waktu setempat.
Tembakan gas air mata itu dilepaskan polisi India untuk membubarkan para demonstran yang akan bergerak menuju ibu kota.
Kepolisian juga telah memasang blokade-blokade yang menakutkan yang diwarnai paku logam, semen dan barikade baja di ruas jalan raya dari tiga negara bagian yang mengarah ke New Delhi.
“Jumlah maksimum telah dikerahkan,” ucap asisten komisioner Kepolisian Delhi, Ranjay Atrishya, kepada AFP.
Acara perkumpulan publik yang dihadiri lebih dari lima orang dilarang untuk digelar di ibu kota India.
Para petani di India memiliki kekuatan politik karena jumlah mereka yang besar, dan ancaman akan kembali digelarnya unjuk rasa muncul menjelang pemilu nasional yang kemungkinan akan berlangsung pada April mendatang.
Tayangan televisi lokal India menunjukkan ratusan traktor bergerak menuju ke New Delhi dari sejumlah negara bagian seperti Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh.
Para petani itu menuntut undang-undang untuk menetapkan harga minimum bagi hasil panen mereka, selain sejumlah tuntutan lainnya termasuk penghapusan pinjaman.
Dalam aksinya, para petani itu menyerukan “Delhi Chalo” atau yang berarti “Pawai ke Delhi”, yang menggemakan protes pada Januari 2021 lalu ketika para petani menerobos barikade dan melakukan pawai memasuki ibu kota pada Hari Republik.
Unjuk rasa para petani India pada November 2020 lalu berlangsung selama lebih dari satu tahun, demi menentang rancangan undang-undang reformasi pertanian pada saat itu. Aksi massa itu memberikan tantangan terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi sejak menjabat tahun 2014.
Saat itu, puluhan ribu petani mendirikan kamp darurat di lokasi unjuk rasa, dengan sedikitnya 700 orang tewas selama aksi protes berlangsung.
Pada November 2021 lalu, atau setahun usai unjuk rasa para petani digelar, Modi mendorong melalui parlemen untuk pencabutan tiga undang-undang kontroversial yang diklaim oleh para petani akan membiarkan perusahaan swasta mengendalikan sektor pertanian negara tersebut.
Terlepas dari itu, ribuan petani India meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya karena kemiskinan, utang dan hasil panen yang dipengaruhi pola cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim.
(nvc/ita/detik)