Selandia Baru Larang Penggunaan Ponsel di Seluruh Sekolah Mulai 1 Januari 2024

38
Jakarta – Saat melakukan kunjungan ke sekolah pada hari Jumat (01/12), Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon berkomitmen untuk mengatasi anjloknya tingkat melek huruf di negara itu dengan melarang penggunaan ponsel di ruang kelas mulai 1 Januari 2024.

Luxon, yang baru dilantik pekan ini setelah memenangi pemilu pada Oktober lalu, mengatakan langkah tersebut akan menghentikan perilaku mengganggu dan membantu siswa untuk fokus belajar.

Larangan ini merupakan salah satu dari beberapa komponen dari apa yang disebut-sebut oleh pemerintahan Luxon sebagai rencana 100 hari pertama pemerintahannya.

“Kami akan melarang telepon seluler di sekolah-sekolah di seluruh Selandia Baru,” kata Luxon, sambil berdiri di samping Menteri Pendidikan barunya Erica Stanford di sebuah sekolah di Auckland.

“Anda melihat sekolah bagus seperti ini sudah mengambil keputusan tersebut dan sudah menjadi praktik lama untuk mendapatkan hasil pendidikan yang bagus,” katanya.
Peringatan tentang kemahiran membaca dan menulis

Luxon juga memuji sekolah yang ia kunjungi, Manurewa Intermediate, karena memastikan siswanya memiliki waktu satu jam untuk membaca, menulis, dan berhitung setiap hari – sebuah kebijakan lain yang rencananya akan diwajibkan oleh Partai Nasional.

Para peneliti di Selandia Baru memperingatkan penurunan angka melek huruf di sekolah dalam sebuah laporan tahun lalu. Menteri Pendidikan Stanford menyinggung temuan tersebut pada hari Jumat (01/12), dengan mengatakan bahwa kurang dari separuh generasi muda di negara tersebut memenuhi standar membaca dan menulis sesuai usia mereka.

Badan amal Selandia Baru, Education Hub, mengatakan dalam laporannya bahwa “sesuatu harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat melek huruf di Aotearoa Selandia Baru.”

Secara internasional, Selandia Baru cenderung unggul dalam tabel liga kemahiran siswa sekolah untuk membaca dan menulis, matematika, dan sains, meskipun skornya relatif terpaut jauh dari negara-negara dengan kinerja terbaik seperti Cina, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Estonia, dan Finlandia dalam hal peringkat PISA terbaru tahun 2018.
Beberapa negara bereksperimen dengan aturan serupa

Kebijakan larangan penggunaan ponsel serupa sedang diuji coba atau akan diterapkan di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda.

Di Jerman, satu-satunya negara bagian yang menerapkan larangan penggunaan ponsel di ruang kelas adalah Bayern. Di negara bagian lain, sekolah yang mengambil keputusan sendiri dan banyak juga siswa yang memilih untuk tidak menggunakan telepon genggam.

Para pendukung kebijakan ini mengatakan bahwa ponsel adalah pengalih perhatian dan menunjukkan bukti bahwa kehadiran ponsel di kelas dapat memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap siswa yang berprestasi rendah.

Sementara itu, para kritikus mempertanyakan seberapa efektif larangan tersebut dan juga mempertanyakan apakah upaya untuk memasukkan penggunaan telepon ke dalam tugas sekolah mungkin lebih efektif dalam jangka panjang.
Pekan pertama yang menantang bagi pemerintahan baru

Fokus kebijakan jangka pendek dan jangka panjang Partai Nasional Luxon dan pemerintahannya mendapat kritik selama minggu pertama pemerintahannya.

Rencana untuk membatalkan beberapa kebijakan khas mantan perdana menteri berhaluan kiri-tengah Jacinda Ardern menarik perhatian khusus.

Para dokter memperingatkan akan adanya “tragedi” kesehatan masyarakat sebagai akibat dari rencana untuk membatalkan langkah-langkah pengendalian tembakau yang akan melarang orang yang lahir setelah tahun 2008 untuk membeli rokok.

Luxon juga berjanji untuk memulai kembali eksplorasi minyak dan gas lepas pantai dan membatalkan salah satu kebijakan khas Ardern. Namun, pemerintahnya juga berjanji untuk menggandakan produksi energi terbarukan.

Komentar dari Wakil Perdana Menteri Luxon, Winston Peters, yang mengatakan inisiatif pendanaan media pemerintah pada tahun 2020 yang diluncurkan di tengah pandemi COVID-19 sama saja dengan “penyuapan”, juga telah memicu banyak perdebatan dan liputan media dalam negeri.

Rencana kebijakan lain seputar etnis, seperti pembubaran Otoritas Kesehatan Maori, telah digambarkan oleh pemerintah Luxon sebagai langkah yang bertujuan untuk memperlakukan semua warga negara secara setara, tetapi telah dikecam oleh para kritikus sebagai tindakan yang diskriminatif.

ha/hp (AFP, Reuters)

(ita/detik)





38 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini