“Ya dia tetep nyerahin kepada kita, percayakan pada kita. Dia menawarkan bantuan, tapi saya masih mampu menyelesaikan,” kata Yudo usai memimpin upacara Pembukaan Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2023 di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (8/3/2023).
Yudo menyebut perwakilan Selandia Baru tersebut ingin memastikan sang pilot dalam keadaan aman dengan metode yang dilakukan pihak TNI. Yudo menjelaskan TNI masih melakukan upaya pencarian hingga kini.
“Dia berharap supaya tak tidak terjadi celaka terhadap pilotnya, supaya dengan pencarian yang kita gelar ini dia berharap mereka pilot ini selamat,” tutur Yudo.
“Tentunya apa yang ditawarkan (Dubes Selandia) sama ya, tadi diplomasi dan apa saja tadi itu. Saya kira itu juga kemarin menghadap saya dan saya sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan pencarian itu,” katanya.
Sebelumnya, Diplomat Selandia Baru menawarkan bantuan pencarian pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens usai pesawatnya dibakar kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua Pegunungan. Keberadaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu belum juga diketahui keberadaannya.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara aparat TNI dan Polri bersama rombongan diplomat Selandia Baru yang dipimpin Brendan Andrew Stanbury selaku Deputy Head (Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN). Pertemuan itu juga dihadiri 2 staf Kementerian Luar Negeri RI yang digelar di Rimba Papua Hotel Timika, Senin (13/2).
I Nyoman menjelaskan pihaknya membahas perkembangan penanganan pencarian terhadap Kapten Phillip Mark Mehrtens. Pilot pesawat Susi Air yang diduga disandera KKB itu belum diketahui kondisinya.
“Para pejabat (Diplomat Selandia Baru) tersebut juga meninjau jalur evakuasi kesiapan rumah sakit di Kabupaten Mimika sebagai pelayanan penanganan intensif apabila dilakukan evakuasi nantinya,” jelasnya.
Pihaknya berharap pilot Susi Air bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Persoalan ini juga disebut dikoordinasikan dengan Dewan HAM Internasional.
“Kita juga minta dukungan Internasional untuk membicarakan kepada Komisioner Tinggi Dewan HAM Internasional terkait masalah tersebut,” tegas I Nyoman.
(dwr/jbr/detik)
