Sohibul Iman: Banyak Pemilih PKS yang Dukung Anies Jadi Capres 2024

0
Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman mengungkapkan banyak pemilih PKS yang mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Hal itu dilihat dari hasil survei internal PKS.

“Jadi kalau hasil survei memang menunjukkan bahwa banyak pemilih PKS itu adalah cenderung kepada Anies Baswedan. Ini secara survei,” kata Sohibul kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Meski mayoritas pemilih PKS mendukung Anies, Sohibul mengatakan belum ada nama Anies dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) kali ini. Nantinya setiap DPW PKS akan menyampaikan pandangannya terkait siapa saja tokoh yang dipilih menjadi bakal capres 2024.

“Nah adapun di forum ini, ini belum ada, tapi nanti di dalam dua hari ini nanti akan ada sesi dimana panitia ini meminta kepada utusan DPW-DPW untuk menyampaikan menurut mereka di daerah masing-masing kira-kira capres yang kondusif itu kira-kira siapa saja,” jelas Sohibul.

“Mungkin nanti juga mereka menyebutkan 3 nama gitu ya nah nanti dari situ kita baru tahu,” sambungnya.

Selain mengusulkan nama bakal capres, DPW PKS juga akan menyampaikan pandangannya terkait partai yang kiranya cocok berkoalisi dengan PKS.

“Nah yang kedua, mereka juga akan kita berikan waktu untuk menyampaikan tentang partai-partai apa saja sih yang kondusif untuk diajak koalisi dengan PKS sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nanti di situ kita akan dapat peta partai apa saja yang bisa diajak kerja sama dengan PKS,” ujar Sohibul.

Lebih lanjut, Sohibul tidak menutup kemungkinan Anies menjadi salah satu kandidat yang akan diusung PKS. Dia juga menegaskan Anies tidak harus menjadi kader PKS jika terpilih menjadi kandidat capres 2024.

“Nggak, tentu. Tidak masuk PKS juga nggak ada masalah. Jadi di situlah kita ingin sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kan banyak persepsi karena pencapresan itu harus melalui parpol, seolah-olah dia harus menjadi kader parpol. Tidak demikian,” ucap Sohibul.

“Ketentuan UUD itu memang mekanismenya harus melalui parpol, tetapi yang besangkutan bisa dari orang bukan parpol. Ketika diajukan juga dia tidak harus jadi anggota parpol,” imbuhnya.

(dwia/dwia/detik)