“Itu memang ada beberapa pos yang masuk dalam cadangan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024).
Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk kebutuhan IKN dan pupuk sebenarnya sudah dialokasikan di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini kemudian menambahkan cadangannya di BUN.
“Untuk IKN juga sama, yang sudah di-assign ke kementerian versus yang kita sudah membuat cadangan untuk IKN di BUN itu sudah ada juga, sehingga kita masukkan dalam prioritas,” kata dia.
Meski adanya cadangan anggaran itu, Sri Mulyani tetap meminta agar K/L bisa disiplin dalam menggunakan uangnya. Selain itu, Kementerian Keuangan juga tidak bisa langsung menyetujui setiap usulan penambahan anggaran.
“Ini selalu menyebabkan Kemenkeu dan saya secara personal sering dianggap sebagai menteri yang tidak mudah memberikan, tapi itu tujuannya adalah baik,” tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya, Badan Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,1 triliun untuk 2024. Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk biaya kesekretariatan hingga menambah sarana dan prasarana di IKN.
“Kami mungkin dalam sesi terpisah nanti ingin mengajukan beberapa tambahan anggaran, utamanya untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur, sarana prasarana yang nanti akan diserahkan ke kami,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Setali tiga uang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga sempat dicecar soal realisasi tambahan kuota pupuk subsidi dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI. Dia bilang pemerintah sudah menyetujui, namun belum direalisasikan Kemenkeu.
Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang berencana menambah alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebanyak Rp 14 triliun di 2024. Dengan demikian keseluruhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 40,68 triliun.
(aid/hns/detik)
