Dia membandingkan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk perlindungan sosial.
Menurutnya, selama 3 tahun berturut-turut pemerintah sudah mengeluarkan anggaran belanja untuk perlindungan sosial hingga mencapai Rp 400 triliun. Namun di tingkat pemerintah daerah cuma mencapai Rp 11 triliun.
Dia pun meminta anggota DPD untuk menyoroti dan memberi perhatian terhadap belanja bansos di daerah. Menurutnya dengan sistem otonomi daerah masalah perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan adalah urusannya pemerintah daerah.
Sri Mulyani menilai pemerintah daerah pun secara tatanan seharusnya lebih dekat dengan masyarakat. Maka dari itu urusan 3 hal tersebut seharusnya lebih intensif dilakukan pemerintah daerah.
Rendahnya belanja bansos ini menurutnya juga menandakan pos-pos belanja yang tujuannya melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat masih didominasi oleh pemerintah pusat.
Padahal, untuk daerah juga sudah mendapatkan transfer anggaran dari pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
“Ini menggambarkan konsep, kalau saya transfer ke daerah untuk lindungi rakyatnya tapi ternyata anggaran untuk Perlinsos masih didominasi pusat,” ujar Sri Mulyani.
