“Dana pemerintah daerah di perbankan dengan penerimaan daerah yang melonjak dand transfer yang kita berikan, sementara belanjanya masih tertahan, memang menggambarkan kenaikan yang cukup tajam yaitu mencapai Rp 203,42 trilin,” katanya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (26/9/2022).
Tahun lalu di bulan Agustus, dana pemda di perbankan adalah Rp 178,95 triliun. Ini berarti pemda memiliki anggaran atau uang yang cukup besar di perbankan hingga bulan Agustus.
Sri Mulyani mengatakan, wilayah di Jawa Timur mengalami kenaikan tertinggi terkait dana pemda yang mengendap di bank.
“Kalau kita lihat, dana pemda di bank dibandingkan bulan sebelumnya, beberapa daerah yang mengalami kenaikan tertinggi adalah daerah-daerah di wilayah Jawa Timur yang naik sangat tajam,” katanya menambahkan.
Sementara berdasarkan provinsinya, daerah dengan simpanan terbesar adalah DKI Jakarta dengan total Rp 10,94 triliun. Sementara yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 245,26 miliar.
“Kalau untuk provinsi, daerah dengan simpanan terbesar adalah DKI Jakarta yaitu Rp 10,94 triliun milik provinsi yang sekarang ada di perbankan. Yang paling rendah adalah Kepulauan Riau sebesar Rp 245,26 milia,” ungkapnya.
Masih tingginya saldo dana pemda di perbankan ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah. Selain itu ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,4% dan retribusi sebesar 21,2% yang menambah kas pemda.
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mendorong pemda untuk menyelesaikan APBD secara akuntabel dan tepat sasaran. Sehingga perekonomian di daerah akan terus meningkat dan tumbuh.
