PALEMBANG, rakyatpembaruan.com–
Universitas Sriwijaya (Unsri) menargetkan pada akhir tahun ini tepatnya di bulan Desember 2022 akan keluar izin PTN-BH Unsri. Pasca penetapan status baru itu nanti Rektor memastikan untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Seperti diungkapkan Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff MSCE IPU ASEAN. Eng saat ditemui usai acara wisudah di FH Tower kampus Unsri Bukit Besar Palembang, Rabu (22/6/2022) pagi.
“Saat ini persiapan Unsri dalam melengkapi persyaratan untuk pengajuan menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH) ke Kemendikbudristek sudah mencapai 95 persen. Jika Unsri sudah menjadi PTN-BH, Unsri berjanji tidak akan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT),” ungkapnya.
Ia menuturkan, jika sudah lengkap, maka dalam waktu 2 minggu ini akan kita kirimkan ke Kemendikbudristek RI. Target kita Desember tahun ini keluar izin PTN-BH Unsri.
Dikatakannya, Kemendikbudristek RI telah mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka. Implementasinya adalah di PTN-BH. Sehingga jika ada Prodi (Program Studi) baru yang mau buka atau ada Prodi yang mau ditutup karena sudah sedikit peminatnya, itu tidak harus diproses di Kemendikbudristek, tapi cukup SK Rektor.
“Selain itu, untuk memberikan reward kepada mahasiswa berprestasi itu juga cukup di Rektor. Kalau sekarang aturan yang kita laksanakan berdasarkan BLU. Sehingga banyak belenggunya,” jelasnya.
Bahkan, sambung Anis, dia siap membuat fakta integritas setelah Unsri mendapat izin PTN-BH.
“Pertama UKT tidak boleh naik. Jadi kalau Unsri sudah PTN-BH maka Rektor setelah saya tidak boleh menaikkan UKT,” tegasnya.
Kemudian, dari hasil usaha yang dibebaskan pihaknya ingin ada subsidi silang ke mahasiswa. Sehingga tidak ada mahasiswa yang menangis saat kuliah.
Anis menyatakan, setelah mengirimkan seluruh persyaratan. Maka akan datang tim verifikasi dari Kemendikbudristek untuk mengecek semua dokumen. Jika semua dokumen lengkap dan tidak lama akan keluar izinnya.
“Saya yakin Unsri akan lebih cepat maju dengan PTN-BH,” tutupnya.
(adi/rp)
