Taliban Minta Maskapai Penerbangan Internasional Afghanistan Beroperasi Lagi

0
Jakarta – Taliban meminta sejumlah maskapai penerbangan internasional di Afghanistan kembali beroperasi lagi. Kelompok yang kini memegang kendali pemerintahan itu menjanjikan kerja sama penuh dengan maskapai penerbangan dan mengatakan masalah di bandara Kabul telah diselesaikan.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (26/9/2021) Kementerian Luar Negeri, di bawah kepemimpinan Taliban, menyatakan pihaknya telah berusaha untuk membuka kembali Afghanistan dan mendapatkan penerimaan internasional pasca merebut kekuasaan Agustus lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Abdul Qahar Balkhi, mengatakan penangguhan penerbangan internasional telah membuat banyak warga Afghanistan luntang-lantung di luar negeri dan juga mencegah orang bepergian untuk bekerja atau belajar.

“Karena masalah di Bandara Internasional Kabul telah diselesaikan dan bandara beroperasi penuh untuk penerbangan domestik dan internasional, IEA menjamin semua maskapai penerbangan bakal bekerja sama penuh,” katanya, menggunakan singkatan dari Islamic Emirate of Afghanistan, istilah Taliban untuk pemerintahan baru mereka.

Saat ini sejumlah penerbangan yang mengangkut bantuan dan penumpang telah beroperasi dari bandara Kabul. Namun layanan komersial normal belum dilanjutkan, sejak ditutup usai kacaunya evakuasi puluhan ribu orang asing dan warga Afghanistan beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, beberapa maskapai penerbangan termasuk Pakistan International Airlines telah menawarkan layanan terbatas dan beberapa orang bisa mengakses penerbangan. Namun dilaporkan harga tiket pesawat melambung tinggi berkali-kali lipat dari harga normal.

Dibukanya penerbangan pasca chaos beberapa waktu lalu dilakukan atas bantuan pemerintah Qatar dan Turki.

Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban telah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah. Negara itu juga menghadapi tekanan pada berbagai masalah mulai dari pendidikan anak perempuan hingga tuduhan pembalasan terhadap mantan pejabat dan lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya.

(izt/dhn/detik)