Hal itu terungkap dalam laporan jaksa yang dilihat oleh kantor berita AFP pada hari Sabtu (28/12).
Dilansir AFP, Sabtu (28/12/2024), ringkasan 10 halaman dari laporan dakwaan penuntutan mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun, yang diberikan kepada media, juga mengatakan Yoon berjanji pada tanggal 3 Desember untuk mengumumkan darurat militer tiga kali jika diperlukan.
Yoon, yang diskors dari tugasnya oleh parlemen bulan ini, sedang diselidiki atas upayanya untuk menghapus pemerintahan sipil, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan politik dan menyebabkan pemakzulannya.
Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa penuntut tersebut. Dia mengatakan kepada AFP bahwa laporan itu “hanya laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat”.
Sebelumnya, saat para anggota parlemen bergegas ke gedung parlemen pada tanggal 3 Desember untuk menolak deklarasi darurat militer Yoon, pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung tersebut, memanjat pagar, memecahkan jendela, dan mendarat dengan helikopter.
Menurut laporan dakwaan penuntutan, Yoon memberi tahu kepala komando pertahanan ibu kota, Lee Jin-woo, bahwa pasukan militer dapat menembak jika perlu untuk memasuki gedung parlemen, Majelis Nasional.
“Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti harus menembak,” kata Yoon kepada Lee, menurut laporan kejaksaan tersebut.
“Jadi cepatlah masuk ke dalam Majelis Nasional dan bawa keluar orang-orang di dalam ruang sidang, dan dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” demikian laporan itu mengutip ucapan Yoon saat itu.
Saat itu para anggota parlemen bergegas masuk ke dalam parlemen dan memberikan suara 190-0 untuk membatalkan deklarasi Yoon pada 4 Desember. Setelah itu, Yoon memberi tahu Lee, “Bahkan jika itu dicabut, saya dapat mengumumkan darurat militer untuk kedua atau ketiga kalinya, jadi teruskan saja.”
Laporan itu juga menyertakan tangkapan layar pesan-pesan pejabat pertahanan senior sejak hari deklarasi darurat militer.
Dikatakan ada bukti bahwa Yoon telah membahas deklarasi darurat militer dengan pejabat-pejabat militer senior sejak Maret lalu.
Deklarasi darurat militer itu disampaikan menyusul pertikaian anggaran antara partai Yoon dan oposisi.
Beberapa hari kemudian, Yoon mengatakan dalam pidatonya bahwa ia meminta maaf atas “kecemasan dan ketidaknyamanan”, dan berjanji bahwa tidak akan ada deklarasi darurat militer kedua.
(ita/detik)
