Dilansir Reuters, Minggu (10/12/2023), pemilihan presiden Rusia akan digelar pada musim semi mendatang, termasuk di wilayah pendudukan Rusia. Ukraina pun menyatakan bahwa pemilihan tersebut ‘batal demi hukum’.
Majelis tinggi Rusia telah menetapkan pemilihan presiden digelar Maret 2024 dan ketuanya, Valentina Matviyenko, mengatakan penduduk di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia akan dapat memilih untuk pertama kalinya.
Rusia mengklaim telah mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya dan Kherson di timur dan selatan Ukraina selama referendum tahun lalu. Namun, referendum itu dianggap palsu oleh Kyiv dan negara-negara Barat. Rusia juga merebut semenanjung Laut Hitam Krimea dari Ukraina pada tahun 2014.
“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk secara tegas mengutuk niat Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden di wilayah pendudukan Ukraina, dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam organisasi dan tindakan mereka,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.
Laporan tersebut juga memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengirim pemantau ke ‘pemilihan palsu’ dan mengatakan bahwa pelanggar akan ‘menghadapi tanggung jawab pidana’.
“Pemilu apa pun di Rusia tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Pemilu hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan rezim Rusia tetap berkuasa,” kata kementerian itu.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan dia akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Langkah itu diperkirakan akan membuatnya tetap berkuasa setidaknya hingga tahun 2030.
(haf/imk/detik)
