“Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Hal ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat.
Zulhas mengatakan nantinya proses perizinan akan diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.
“Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” paparnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat. Menurutnya, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.
“Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” tegas Zulhas.
Mantan Menteri Perdagangan ini mengungkapkan tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat kalau distribusi pupuk mengalami keterlambatan.
“Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” ucapnya.
Ia menekankan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.
Tak hanya itu, Zulhas turut memerintahkan agar gabah-gabah yang dihasilkan oleh para petani saat panen raya harus diserap. Dengan begitu, kesejahteraan petani bisa ditingkatkan.
“Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” tutur Zulhas.
Dia menambahkan, pihaknya juga sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap. Formula itu nantinya bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500-Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” pungkas Zulhas.
(prf/ega)
